Dana Pensiun Bagi Anggota Dewan
Berita tentang anggota dewan sepertinya tidak pernah basi di telinga masyarakat Indonesia. Pasalnya, berita tentang positif dan negatif tentang mereka terus berubah layaknya update status di jejaring sosial.
Dukungan media cetak dan media elektronik mengakibatkan informasi yang berhubungan dengan anggota dewan sangat cepat tersebar di masyarakat. Hal ini tentu sangat wajar karena mereka adalah wakil rakyat, dan rakyat berhak tahu semua aktifitas dan kegiatan mereka ketika bertugas untuk memperjuangkan nasib rakyat. Bukankah mereka dipilih untuk memperjuangkan kepentingan rakyat?
Rakyat berhak bersuara dan berpendapat, namun demikian tentu tidak mungkin jika satu-persatu rakyat Indonesia ditanya pendapatnya. Selain karena terlalu banyak, usia dan pendidikan setiap orang pun tentu berbeda, disamping itu berapa lama waktu yang diperlukan untuk menampung seluruh aspirasi rakyat. Itulah perlunya suatu Dewan Perwakilan Rakyat untuk mewakili suara rakyat.
Rakyat memilih anggota dewan dengan harapan agar mereka dapat mewakili suara dan aspirasi rakyat sehingga pada akhirnya dapat membuat rakyat merasa aman, tentram, makmur, dan sejahtera. Idealnya, setiap anggota dewan dapat menampung setiap aspirasi rakyat yang telah memilihnya untuk disampaikan dalam rapat penyusunan undang-undang atau ketika membuat aturan dan kebijakan. Kenyataannya, banyak anggota dewan yang justru menyalah-gunakan jabatan yang mereka emban. Mereka sepertinya tidak peduli lagi amanat rakyat yang menjadi tanggungjawab mereka, padahal mereka dipercaya untuk berjuang demi rakyat.
Mengingat tugas berat dan tanggungjawab besar anggota dewan, rasanya wajar jika mereka diberi penghargaan untuk jasa yang telah mereka lakukan untuk rakyat berupa gaji dan dana pensiun yang cukup besar. Mereka (anggota dewan yang jujur dan profesional) tentu telah bekerja keras melalui skill dan bidang yang mereka kuasai untuk kepentingan rakyat. Rakyat tentu tidak akan iri jika mereka sudah merasa aman dan sejahtera dimana segala kebutuhan pokok mereka sudah terpenuhi. Jika hal ini dapat direalisasikan dengan baik, saya yakin rakyat tidak akan mempedulikan gaji atau dana pensiun bagi anggota dewan, berapapun besarnya. Yang jadi persoalan adalah "Bagaimana jika anggota dewan hanya mementingkan diri, keluarga, dan orang-orang terdekat saja?
Kalau kita perhatikan, justru sekarang banyak anggota dewan yang tidak lagi amanah dan lupa akan janji-jani mereka ketika kampanye. Mereka hanya membutuhkan suara rakyat tetapi tidak mau menyampaikan suara dan aspirasi rakyat dalam tugas mereka. Di antara mereka bahkan ada yang sedang menjalani pemeriksaan di pengadilan akibat tersandung kasus pelanggaran korupsi. Ironisnya ia masih mendapatkan gaji pokok anggota dewan sekitar 15 juta rupiah setiap bulannya. Ini yang dapat membuat geram dan memancing emosi rakyat yang dulu memilihnya. Bukannya berjuang untuk kesejahteraan rakyat, ia malah enak-enakan "memakan" uang negara yang notabene berasal dari rakyat.
Menurut sahabat, apakah masih pantas anggota dewan yang terbukti korupsi mendapat gaji pokok bulanan? Masih pantaskah dana pensiun bagi anggota dewan seperti itu? Masih perlukan kita memilih mereka di Pemilu 2014 nanti?
Dukungan media cetak dan media elektronik mengakibatkan informasi yang berhubungan dengan anggota dewan sangat cepat tersebar di masyarakat. Hal ini tentu sangat wajar karena mereka adalah wakil rakyat, dan rakyat berhak tahu semua aktifitas dan kegiatan mereka ketika bertugas untuk memperjuangkan nasib rakyat. Bukankah mereka dipilih untuk memperjuangkan kepentingan rakyat?
Rakyat berhak bersuara dan berpendapat, namun demikian tentu tidak mungkin jika satu-persatu rakyat Indonesia ditanya pendapatnya. Selain karena terlalu banyak, usia dan pendidikan setiap orang pun tentu berbeda, disamping itu berapa lama waktu yang diperlukan untuk menampung seluruh aspirasi rakyat. Itulah perlunya suatu Dewan Perwakilan Rakyat untuk mewakili suara rakyat.
Rakyat memilih anggota dewan dengan harapan agar mereka dapat mewakili suara dan aspirasi rakyat sehingga pada akhirnya dapat membuat rakyat merasa aman, tentram, makmur, dan sejahtera. Idealnya, setiap anggota dewan dapat menampung setiap aspirasi rakyat yang telah memilihnya untuk disampaikan dalam rapat penyusunan undang-undang atau ketika membuat aturan dan kebijakan. Kenyataannya, banyak anggota dewan yang justru menyalah-gunakan jabatan yang mereka emban. Mereka sepertinya tidak peduli lagi amanat rakyat yang menjadi tanggungjawab mereka, padahal mereka dipercaya untuk berjuang demi rakyat.
Mengingat tugas berat dan tanggungjawab besar anggota dewan, rasanya wajar jika mereka diberi penghargaan untuk jasa yang telah mereka lakukan untuk rakyat berupa gaji dan dana pensiun yang cukup besar. Mereka (anggota dewan yang jujur dan profesional) tentu telah bekerja keras melalui skill dan bidang yang mereka kuasai untuk kepentingan rakyat. Rakyat tentu tidak akan iri jika mereka sudah merasa aman dan sejahtera dimana segala kebutuhan pokok mereka sudah terpenuhi. Jika hal ini dapat direalisasikan dengan baik, saya yakin rakyat tidak akan mempedulikan gaji atau dana pensiun bagi anggota dewan, berapapun besarnya. Yang jadi persoalan adalah "Bagaimana jika anggota dewan hanya mementingkan diri, keluarga, dan orang-orang terdekat saja?
Kalau kita perhatikan, justru sekarang banyak anggota dewan yang tidak lagi amanah dan lupa akan janji-jani mereka ketika kampanye. Mereka hanya membutuhkan suara rakyat tetapi tidak mau menyampaikan suara dan aspirasi rakyat dalam tugas mereka. Di antara mereka bahkan ada yang sedang menjalani pemeriksaan di pengadilan akibat tersandung kasus pelanggaran korupsi. Ironisnya ia masih mendapatkan gaji pokok anggota dewan sekitar 15 juta rupiah setiap bulannya. Ini yang dapat membuat geram dan memancing emosi rakyat yang dulu memilihnya. Bukannya berjuang untuk kesejahteraan rakyat, ia malah enak-enakan "memakan" uang negara yang notabene berasal dari rakyat.
Menurut sahabat, apakah masih pantas anggota dewan yang terbukti korupsi mendapat gaji pokok bulanan? Masih pantaskah dana pensiun bagi anggota dewan seperti itu? Masih perlukan kita memilih mereka di Pemilu 2014 nanti?
Comments
Post a Comment
Mohon maaf, komentar tanpa identitas, komentar spam, komentar yang memancing perselisihan, melanggar norma, dan komentar iklan akan dihapus.