Skip to main content

Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem pemerintahan Indonesia saat ini adalah presidensial dimana presiden yang dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu) adalah kepala negara yang mempunyai wewenang penuh untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara yang bertugas membantu presiden dalam pelaksanaan pemerintahan.

Suatu negara yang berdaulat pasti memiliki sistem pemerintahan untuk menjalanakan semua proses pemerintahan untuk menstabilkan negara di segala aspek kehidupan termasuk di bidang ekonomi, politik, hukum, soaial budaya, dan bidang-bidang lainnya.

Tidak setiap negara memiliki sistem pemerintahan yang sama, salah satunya karena dipengaruhi sejarah, kebudayaan, dan kultur negara yang bersangkutan. Meski ada beberapa negara yang mempunyai sistem pemerintahan yang sama tetapi pelaksanaan dan pemjabarannya bisa berbeda, termasuk negara Indonesia. Sistem Pemerintahan Indonesia saat ini adalah pesidensial tetapi jika kita lihat sejarah ke belakang, Indonesia menganut sistem pemerintahan lain karena disesuaikan dengan kondisi dan situasi saat itu. Berikut adalah sistem pemerintahan Indonesia yang pernah dianut berdasarkan sejarah.

Tahun 1945 sampai tahun 1949
Konstitusi negara pada periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949 adalah Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45) namun belum bisa dilaksanakan secara penuh bahkan terjadi penyimpangan seperti berubahnya fungsi komite nasional Indonesia pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang merupakan wewenang MPR. Penyimpangan lainnya adalah terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer. Pada saat itu Ir. Soekarno menjabat sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakilnya. Inilah awal mula Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial.

Setelah kekalahan Jepang, Sekutu yang diboncengi Belanda (NICA) masuk ke berbagai wilayah di Indonesia. Kedatangan mereka adalah awal mula pembagian kekusaaan dimana Perdana Menteri memegang kekuasaan eksekutif sehingga saat itu negara Indonesia menganut Sistem Pemerintahan Parlementer.

Tahun 1949 sampai tahun 1950
Pada periode ini Indonesia menganut sistem banyak partai dengan sistem pemerintahan Parlementer tetapi tidak benar-benar murni karena berdasarkan konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS), sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sistem parlementer kabinet semu (Quasy Parlementary). Di dalam sistem parlementer murni, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah, sedangkan pada periode ini tidak. Itu sebabnya masa itu menganut sistem Quasy Parlementary.

Tahun 1950 sampai tahun 1959
Pada periode ini konstitusi yang digunakan adalah Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Sistem pemerintahan saat itu adalah parlementer kabinet demokrasi liberal yang masih tidak murni karena saat itu:
  1. Presiden berhak membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
  2. Presiden dan Wakil Presiden tidak bisa diganggu-gugat
  3. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden
  4. Menteri-menteri bertanggungjawab terhadap kebijakan pemerintahan
Karena kondisi politik yang belum stabil, saat itu terjadi banyak perubahan kabinet yakni:
  1. Kabinet Natsir (1950-1951)
  2. Kabinet Sukiman-Suwirjo (1951-1952)
  3. Kabinet Wilopo (1952-1953)
  4. Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955) 
  5. Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956)
  6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II (1956-1957)
  7. Kabinet Djuanda  (1957-1959)

Tahun 1959 sampai tahun 1966
Tanggal 05 Juli 1959 Presisden Soekarno yang didukung Angkatan Darat mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya membubarkan Badan Konstituante dan kembali ke Undang-undang Dasar 1945.  Saat itu Ir.Soekarno membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS).

Semua anggota DPR-GR dan MPRS diangkat untuk mendukung program pemerintah khususnya bidang politik. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ini mengakhiri sistem pemerintahan parlementer, kembalinya pelaksanaan UUD 1945 dan dikenal dengan demokrasi terpimpin sedangkan sistem pemerintahan yang dianut adalah Presidensial.

Tahun 1966 sampai tahun 1998
Pada periode ini kekuasaan presiden sangat besar dan dikenal dngan istilah Orde Baru pengganti Orde Lama. Presiden menjabat Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Presiden pada era ini adalah Soeharto dan berturut-turut menjabat tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.

Pada masa ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif terlihat di bawah kekuasan (kontrol) presiden (eksekutif). Mundurnya Soeharto tanggal 21 Mei 1998 adalah masa berakhirnya Orde Baru. Sistem pemerintahan yang dianut saat itu adalah presidensial. Saat itu jumlah partai politik hanya dua yakni Parta Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan satu Golongan Karya (Golkar)

Tahun 1998 sampai sekarang
Pada periode ini terjadi beberapa kali amandemen Undang-undang Dasar 1945 sehingga masa ini dikenal dengan era reformasi. Sistem pemerintahan setelah amandemen (1999 – 2002):
  1. Komposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditambah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang dipilih oleh rakyat
  2. MPR bukan lagi lembaga tertinggi
  3. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu dan dipiluh satu pasang
  4. Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat
  5. Kekuasaan Legislatif lebih dominan.
Meskipun sistem pemerintahan Indonesia saat ini adalah presidensial tetapi pelaksanaan demokrasi Pancasila pada era reformasi telah banyak memberikan ruang gerak pada Partai Politik (Parpol) dan DPR untuk mengawasi pemerintah secara kritis bahkan unjuk rasa pun diperbolehkan. Pada masa ini Indonesia juga menganut banyak partai, Golongan Karya berubah menjadi Partai Golkar. Berikut adalah Partai-partai Peserta Pemilu 2014:
  1. Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem)
  2. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
  3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
  4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)
  5. Partai Golongan Karya (Partai Golkar)
  6. Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra)
  7. Partai Demokrat
  8. Partai Amanat Nasional (PAN)
  9. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
  10. Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura)
  11. Partai Damai Aceh (PDA)
  12. Partai NasionalAceh (PNA)
  13. Partai Aceh (PA)
  14. Partai Bulan Bintang (PBB)
  15. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Popular posts from this blog

Menghitung Arus, Tegangan, Daya, dan Resistansi Pada Rangkaian Seri

Struktur hubungan komponen pada rangkaian seri adalah berderet yakni ujung terminal suatu komponen elektronika dihubungkan dengan pangkal terminal komponen kedua, ujung terminal komponen kedua dihubungkan dengan pangkal terminal komponen ketiga dan seterusnya. Jika pangkal terminal komponen pertama dihubungkan dengan sumber tegangan positif dan ujung terminal komponen terakhir dihubungkan dengan sumber tegangan negatif, maka hubungan seperti ini di dalam elektronika dikenal dengan istilah rangkaian tertutup (close circuit). Dalam kondisi ini arus listrik akan mengalir dari positif ke negatif melalui komponen-komponen elektronika yang dideretkan (hubungan seri). Besarnya arus yang mengalir pada rangkaian seri adalah sama.

Gambar di bawah adalah contoh rangkaian seri sederhana yang terdiri dari dua buah resistor (R1 dan R2) dan sumber tegangan (V). Untuk menghitung arus, tegangan, daya, dan resistansi pada rangkaian seri dapat menggunakan hukun Ohm yaitu V=IxR. V adalah sumber tegangan …

Menghitung Arus, Tegangan, Daya, dan Resistansi pada Rangkaian Paralel

Untuk memahami struktur rangkaian paralel dapat dilihat dari hubungan antar kaki (terminal) setiap komponen elektronika. Jika pangkal kaki suatu komponen dihubungkan dengan pangkal komponen lainnya dan ujung kaki komponen tersebut dihubungkan dengan ujung kaki komponen lainnya, maka hubungan seperti ini disebut paralel dimana setiap komponen dijajarkan. Apabila setiap ujung kaki tersebut dihubungkan ke sumber tegangan, dalam elektronika disebut dengan istilah rangkaian tertutup (close circuit) sehingga arus dapat mengalir dari sumber tegangan melalui komponen-komponen tersebut.

Arus yang mengalir pada setiap komponen pada rangkaian paralel dapat berbeda tergantung besar kecilnya resistansi komponen tersebut. Dengan kata lain arus sumber akan dibagi ke setiap komponen dan akan menyatu kembali di ujung rangkaian. Pada rangkaian paralel, tegangan di setiap ujung kaki komponen adalah sama besar.

Untuk menghitung arus, tegangan, daya, dan resistansi pada rangkaian paralel dapat menggunakan …

Contoh Kata Berawalan "Ber"

Pendidikan Bahasa Indonesia
Imbuhan dalam sebuah kata selalu digunakan ketika berkomunikasi melalui lisan atau tulisan. Dalam satu kalimat saja pembicara dapat menggunakan banyak imbuhan sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

Imbuhan adalah kata tambahan yang dilekatkan pada kata dasar. Menurut Ejaaan Yang Disempurnakan (EYD) ada 4 jenis imbuhan yaitu awalan, sisipan, akhiran, dan awalan akhiran. Fokus pembahasan di posting ini adalah awalan "ber" dan conto-contohnya dalam kalimat.

Awalan ber- di dalam bahasa Indonesia berfungsi sebagai pembentuk kata kerja atau kata sifat. Kata kerja yang dibentuk tidak memiliki objek (intransitif), tapi dapat memiliki pelengkap atau keterangan. Karena kata kerja yang dihasilkan awalan ber- intransitif, kata kerja itu tidak dapat dipasifkan dengan awalan di-.

Awalan ber- akan berubah bentuk menjadi:
be- jika suku awal mengandung -er- atau kata dasarnya diawali huruf r, misal: bekerja; beternak; berumput; beracunbel- untuk kasus khusus, yaitu: b…